Ada tren menarik dalam temuan di bidang pelayanan administrasi dasar. Beberapa daerah mulai memodifikasi bidang layanan administrasi dasar. Artinya, layanan administrasi tidak saja berkisar pada pelayanan bidang perizinan dan kependudukan.

Peningkatan pelayanan publik secara umum tidak bisa dilepaskan dari pembuatan standar pelayanan publik (SPP). SPP ini tidak saja diberlakukan di instansi yang memberikan pelayanan kependudukan dan perizinan. Instansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) juga menggunakannya.

Banyak pihak menilai, pemerintah pusat terlalu produktif dalam membuat regulasi. Terutama yang terkait pemerintah daerah. Akibatnya, aturan pemerintahan sering berganti-ganti. Tak jarang aturan baru itu bertentangan satu sama lain. Berikut penelusuran peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Redhi Setiadi.

Dalam kurun waktu satu tahun, pemerintah pusat bisa mengesahkan puluhan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), dan ratusan peraturan pendukung. Misalnya, peraturan menteri, surat keputusan bersama (SKB), peraturan Dirjen, dan sebagainya.

Memasuki tahun ketujuh Otonomi Award (OA), tim peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) menemukan tren menarik. Layanan administrasi dasar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) kian mudah dan sederhana. Apa saja trennya? Berikut paparan Hariatni Novitasari.

Layanan administrasi dasar merupakan salah satu indikator dalam parameter pelayanan publik. Dalam indikator ini, ada dua jenis layanan yang diteliti. Pertama, layanan kependudukan dan kedua, layanan perizinan. Dalam layanan administrasi dasar, kinerja pemerintah daerah (pemda) dinilai dari kemampuannya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Juga, pelayanan yang tidak pandang bulu.

BANDUNG, TRIBUN - Pemerintah, melalui departemen perdagangan, menyederhanakan prosedur sejumlah layanan perizinan. Bahkan, ada yang biayanya digratiskan, seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) bagi perusahaan yang baru berdiri.

"Proses perizinan yang selama ini lambat dan harus melalui proses berbelit-belit, kini bisa lebih sederhana dan cepat," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ardiansyah Parman, di Plaza Rakyat Pemkot Cimahi, Selasa (1/4).