Pada ajang otonomi Awards 2009 yang diadakan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP), Sidoarjo berhsail meraih kategori utama bidang kinerja politik local. Mereka unggul dalam menumbuhkan partisipasi public. Apa inovasinya? Berikut laporan penelliti JPIP Hariatni Novitasari dan redhi Setiadi.
  APBD untuk arakyat. Itulah slogan yang dulu dijadikan bahan kampanye pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Soekarwo dan SaifullahYusuf. Rakyat Jawa Timur kini sedang menunggu realisasi dari slogan kampanye itu.
  Namun Di Kabupaten Sidoarjo, APBD untuk rakyat bukan sekedar slogan. Sebab sejak 2002, pemkab telah melaksanakan program hibah dana pembangunan partisipatif.
  Hibah dana tersebut merupakan dana stimulant untuk mempercepat akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan lembaga pendidikan yang berstatus swasta. Dana itu sebagai pancingan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Itu bias berupa dana, material bahan bangunan dan tenaga.
  Secara total, sejak 2002 hingga 2008, pemkab telah mengucurkan dana pancingan dari APBD sebesar Rp. 167.235.000.000,-. Dana dari APBD itu ternyata berhasil mengail partisipasi masyarakat atau biasa disbeut dengan dana swadaya hingga Rp. 82.660.691.092,- atau senilai 49,43 persen dari dana pancingan yang dikeluarkan pemkab. Dengan demkian, pembiayaan proyek yang dilaksanakan sejak 2002 hingga akhir 2008 sebesar Rp.249.895.691.092,-.
  Awalnya pada 2002, pemkab hanya menganggarkan Rp. 10 miliar dari APBD. Alokasinya terus meningkat setiap tahun. HIngga pada APBD 2008, pemkab menganggarkan Rp. 42 miliar untuk dana pancingan pembanguna partisipatif. Dana itu ternyata berhasil memancing partisipasi masyarakat Rp.11,4 miliar.
  Dari mana munculnya ide program partisipatif itu? Dari Safari Jumat yang rutin dilakukan Bupati Win Hendarso. Sejak 2001, bupati rajin mengadakan penjaringan aspirasi masyarakat (jarring asmara) setiap jumat pagi.
  Dari hasil dialog dengan masyarakt, mereka mengeluhkan hal yang relative sama. Yaitu, kurangnya prasarana fisik yang layak. Misalnya, jalan desa yang rusak berat, drainase yang sudah tidak berfungsi, dan penerangan jalan umum (PJU) yang mati.
  Pada 2002, program dana pembangunan partisipatif mulai digulirkan. Pemda tidak menanggung keseluruhan dana pembangunanyang dibutuhkan masyarakat. Tetapi, dana itu hanya berupa pancingan. Prinsip program ini, masyarakat sendiri yang merumuskan kebutuhannya, lalu mengajukan pada Bupati. Mereka jugalah yang akan mengelolah anggaran tersebut. Warga masyarakat juga harus berswadaya. Partisipasi warga bisa berwujud apa saja. Baik berupa dana, material maupun pikiran.
  Kali pertama, dan pancingan dikucurkan kepada desa dan kelurahan. Setahun kemudian, dana pancingan diberikan kepada sector pendidikan. Sasarannya adalah SD/MI ataupun SMP/MTS swasta. Mengapa lembaga swasta yang dipilih? Sebab, selama ini perhatian pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta masih sangat minim. Subsidi pendidikan yang diberikan pemerintah hanya diperuntukkan bagi lembaga pendidkan negeri. Dana pancingan itu oleh sekolah pada umumnya dialokasikan untuk pengadaan ruang kelas baru, rehab gedung sekolah, ataupun pengadaan sarana-prasarana untuk memperlancar proses belajar-mengajar.
  Dana pancingan pembangunan tak hanya untuk desa/kelurahan dan lembaga pendidikan swasta. Semakin banyak lini dirambah oleh program ini. Pada 2005, ditambahkan pemberian dana pancingan kepada pondok pesantern. Tahun berikutnya, ditambahkan lagi dua sector, yaitu TK/RA/BA, TA dan untuk taman pendidikan Alquran.
  Dana hibah ini bisa diajukan siapa saja, sesuai dengan tujuh sector diatas. Hanya, pemda menetapkan adanya plafond anggaran. Sangat bervariasi jumlahnya.
  Misalnya, dana pancingan SD dan MI swasta. Untuk pembangunan ruang kelas baru, dana pancingan maksimal Rp. 60 juta dan untuk rehab ruang kelas Rp. 45 juta. Itu berbeda dengan tingkat SMP ataupun MTs. Dana maksimal pengadaan ruang kelas baru bisa mencapai Rp. 70 juta dan rehab ruang kelas bisa Rp. 55 juta.
  Lalu bagaimana respons masyarakat? Ambil contoh untuk dana partisipatif desa da kelurahan. Sejak dialokasikan kali pertama sampai 2008, anggaran yang telah dkeluarkan pemda Rp. 93,5 miliar. Nilai swadaya bisa tumbuh Rp. 51,2 miliar atau sekitar 54,72 persen.
  Tujuh tahun program tersebutdilakukan pemkab. Telah banyak manfaat diperoleh masyarakat. Terjadi peningkatan fasilitas fisik dan kualits pendidikan. Namun, pemda juga layak mempertanyakan manfaat program tersebut secara langsung. Memang, monitoring dan evaluasi telah dilakukan pemkab dengan melibatkan pihak lain, seperti universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
  Tetapi, di forum yang akan berlangsung 25 juni mendatang, pemkab bakal mengevaluasi program tersebut secara menyeluruh. Menurut bupati Sidoarjo Win Hendarso, forum tersebut akan memutuskan perlu tidaknya program serupa pada masa yang akan dating. “Sebab program itu berasal dari mereka, oleh merka dan untuk mereka,” kata bupati.