| Bangun Tradisi Dialog Pasca Jumatan |
|
|
|
| Monday, 30 November 2009 | |
Selama delapan kali perhelatan otonomi awards, baru tahun ini Kabupaten Bojonegoroberhasil meraih penghargaan. Mereka mengangkat trofi bidang akuntabilitas public. Apa inovasinya? Berikut laporan peneliti the Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) Gandha Widyo Parbowo.Selesai menunaikan shalat Jumat, ada pemandangan yang tidak biasa di pendapa Kabupaten Bojonegoro. Satu persatu warga berdatangan menuju Pendapa Malowopati. Dalam hitungan menit, bangku kosong terisi. Ratusan warga berkumpul di pendopo milik kabupaten itu. Sekitar pukul 13.00, Bupati Bojonegoro Suyoto ditemani pejabat pemkab yang lain hadir di pendapa dan menyapa hadirin. Acara setelah jumatan ini itu adalah dialog public antara pemegang amanat pemerintahan dengan rakyat. Acara pasca jumatan itu menjadi tradisi. Inovasi mengadakan dialog public inilah yang berhasil membuat Bumi Angling Dharma –sebutan untuk Kabupaten bojonegoro- memenangi penghagaan Ootnomi Awards 2009. Kali pertama dialog public dilaksanakan pada jumat, 14 Maret 2008, atau dua hari setelah Suyoto dilantik menjadi Bupati. Itu merupakan komitmen politiknya untuk menjalankan transparansi di pemerintahan. Kuncinya, adalah dialog dengan masyarakat untuk mengetahui informasi dan aspirasi yang sebenar-benarnya. Dialog yang pertama itu dihadiri sekitar 500 orang. Karena itu banyak warga yang tidak kebagian tempat duduk. Kala itu, suasananya menegangkan. Sebab, banyak warga yang menumpahkan kemarahan kepada pejabat pemkab. “Awalnya itu panas. Semua orang ingin menumpahkan keluhannya yang selama ini terpendam,”kenang bupati. Dialog dilaksanakan dua jam, pukul 13.00-15.00 WIB. Tidak hanya itu, dialog juga disiarkan secara langsung oleh dua radio local. Yaitu, radio Madani FM, milik swasta dan radio Malowopati, milik pemkab bojonegoro. Selain siaran langsung, dua radio tersebut memutar ulang rekaman dialog public itu pada Minggu. Di radio Malowopati diudarakan pukul 10.00 WIB dan di radio Madani pukul 16.00 WIB. Hingga akhir tahun 2008, dialog publik diadakan 33 kali. Peniadaan (baca;Libur) dialog public hanya bisa dilakukan dengan persetujuan warga. Tidak boleh hanya dengan keputusan sepihak dari pemkab. Misalnya, libur karena ada musibah banjir atau hari besar keagamaan. “Dialog public akan terus diselenggarakan hingga tidak ada satupun masyarakt yang dating ke dialog public ini,”tegas Suyoto dengan penuh keyakinan. Lalu bagaimana keberlanjutan dialog public ini? Untuk menjami keberlanjutannya, pemkab sudah membuat dasar hokum. Yakni, melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12.2008, tentang Dialog Publik antara Pemkab Bojonegoro dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, dari SK tersebut diterjemahkan dengan SK Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penyampaian Infromasi dan Sosialisasi Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro. SMS dan Email Dialog public yang dilaksanakan Pemkab Bojonegoro merupakan inovasi yang layak ditiru oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. Selain efektif, biaya yang dikeluarkan juga sangat minim. Pemkab hanya menyediakan air minum dalam kemasan untuk warga yang hadir. Itupun biasanya merupakan sumbangan dari swasta. Di forum itu, masyarakat memiliki kesempatan bertemu dengan kepala daerahnya, bertukar pikiran, mengkritik, atau turut mengawasi proyek pemkab menjadi hal yang biasa di forum tersebut. Selain bertatap muka secara langsung, bupati juga membuka akses informasi lewat SMS dan e-mail. Kedua media ini diperuntukan bagi masyarakat yang mau menyampaikan uneg-uneg terkait segala permasalahan pembangunan di Bojonegoro. Warga bisa mengirimkan pengaduan via SMS di nomr 08113406688. SMS yang dikirim akan dibalas langsung oleh bupati yang akrab dipanggil Kang Yoto itu. Ada dua respon dari SMS yang masuk. Pertama, bupati memberikan tanggapan langsung kepada pengirim tentang tindak lanjut yang dilakukan. Kedua, bupati memberitahu wakil bupati, dinas infokom dan dinas terkait, agar masalah yang diadukan warga dapat segaera teratasi. Termasuk ke instansi vertical, seperti polisi dan kejaksaan, jika ada indikasi ke delik pidana. Seperti SMS yang ditunjukkan kepada timJPIP (2/7), ada warga Bojonegoro yang duduk di SMP menyarankan untuk membuka pabrik di daerah asalnya di desa Sukerojo, kecamatan Tambakrejo. Sebab, dia melihat daerah tersebut berpotensi dari segi ekonomi. Sementara masih banyak masyarakat yang belum bekerja. Pesan itu kemudian diteruskan kepada dinas terkait untuk dikaji lebih lanjut. Awalnya, ketika pengaduan via SMS ini baru diumumkan kepada public, Suyotomenerima lebih dari 300 SMS setiap hari. “Saya baru bisa tidur dini hari pukul 02.00,” kenang Suyoto yang juga mantan rektor Universitas Muhammadiyah Gresik. Konsekuensinya, dia meluangkan waktu sampai dua jam untuk membalas SMS yang masuk. Selain lewat SMS, warga bisa menyampaikan lewat e-mail. Alamatnya ; This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Sama dengan SMS, e-mail pun akan dibalas langsung oleh bupati. (e-mail; This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it ) Jawa Pos, 20 Juli 2009
|
| < Prev | Next > |
|---|


