Surabaya - Perusahaan jasa konsultasi layanan publik dan perizinan berpeluang memperluas konsultasi/pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota di luar pulau Jawa, menyusul berlangsungnya reformasi regulasi dan birokrasi dalam era otonomi daerah.

Early Rahmawati, Direktur PT. Mitra Cahaya Lestari (MCL), perusahaan jasa konsultasi layanan publik dan perizinan yang berpusat  di Surabaya mengatakan kalangan pengambil kebijakan di tingkat pemerintah daerah telah memahami pentingnya meningkatkan layanan publik secara transparan dan tidak bertele-tele.

Menurut dia, pengaplikasian sistem pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (reformasi birokrasi) membutuhkan pendampingan pihak ketiga yakni perusahaan jasa konsultasi.

“Beberapa tahun terakhir kami banyak melakukan pendampingan terhadap pemda di luar Jawa, seperti Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan), Kabupaten Bangka (Bangka Belitung), Kutai Kertanegara (Kalimantan timur), berupa implementasi layanan terpadu dan layanan perizinan serta e-procurement,” ujar kepada Bisnis kemarin.

Paket pendampingan semacam itu berlangsung hingga satu tahun, tetapi umumnya diperpanjang sampai teraplikasi dengan baik.

Selain melakukan pendekatan ke pemerintah daerah, perusahaan jasa konsultasi layanan publik dapat menggandeng lembaga asing yang memiliki program peningkatan regulasi seperti The Asia Foudation.

Early optimis regulasi dan birokrasi akan terimplementasi dengan baik secara bertahap.

 “Yang masih menjadi ganjalan di daerah adalah kebijakan perizinan usaha yang dikeluarkan pemerintah pusat masih belum terintegrasi dengan baik, karena departemen lain kurang bisa menyatukan langkah.  Akibatnya pihak pemerintah darrah kebingungan,” tuturnya.

Bisnis Indonesia, 8 Januari 2009