"Cegah Pertemuan langsung Rekanan dengan Panitia"

Jakarta – Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah menjadi salah satu bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Agar tak terjerat korupsi, KPK meminta 

seluruh instansi menerapkan sistem electronic procurement (e-proc) untuk tender proyek tersebut. “Pengadaan barang dan jasa memang masih belum sehat.  Tahun depan kami meminta semua departemen bisa  memiliki e-procurment itu.” ujar wakil ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar kepada Jawa Pos kemarin.

Sistem itu kata Haryono, cukup efektif untuk mengurangi pertemuan langsung antara rekanan dan panitia pengadaan.  Karena itu, departemen pemerintah haus memprioritaskan program tersebut. ”Depertemen bisa minta bantuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) untuk perbaikan itu,” terangnya.

Prioritas lain, ungkap Haryono, KPK akan menelisik model pengelolaan potensi sumber daya alam serta program berbasis kesejahteraan masyarakat.  Selama ini, terang dia, KPK sudah meminta BP Migas memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dalam tenggat enam bulan.  ”Pengelolaan sumber daya alam juga jadi prioritas kami.  Karena uang negara dari sektor itu berlimpah,” jelasnya.

Disamping itu, KPK akan memelototi uang negara yang dikucurkan untuk program kesejahteraan.  Misalnya, untuk kesehatan dan pendidikan. ”Korupsi yang terjadi di sektor kesehatan itu sistematik.”jelasnya.

Demikan halnya bidang pendidikan. Tahun depan 20 persen APBN akan dikucurkan di sektor itu. Tentu sekolah juga akan mendapatkan guyuran dana tidak sedikit. ”Yang menjadi persoalan, sekolah belum memilikisistem pelaporan keuangan  yang memadai, Kami nanti turun kesana,” ujar mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu.

Prioritas terkhir, kata Haryono, adalah bidang reformasi birokrasi.  KPK akan memfokuskan lima departemen dan lima pemerintah daerah yang harus melakukan reformasi birokrasi. ”Tapi mana saja belum bisa saya sebutkan. Ini tengah dalam pengkajian,”jelasnya.

Menurut Haryono, reformasi birikrasi di departemen pemerintah harus terfokus pada peningkatan kinerja.  ”renumersai adalah urutan terkhir,”jelasnya.  Selama ini, reformasi di sejumlah departemen mengutamakan peningkatan tunjangan, namun kinerja nol besar.

Sementara terhadap lima pemerintah daerah itu, ungkap dia, reformasi birokrasi harusfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.  ”Jangan ngomong dulu masalah renumerasi kalau pelayan publik belum oke,” ucapnya.

JawaPos, 29 Desember 2008